Open Banking telah menjadi tren global yang menjanjikan, dan implementasinya di Asia menunjukkan pendekatan yang berbeda, terutama jika membandingkan Singapura dan Hong Kong. Kedua pusat keuangan ini berupaya memfasilitasi pertukaran data keuangan yang aman dan terstandardisasi antara bank dan pihak ketiga yang berwenang, dengan tujuan untuk mendorong inovasi, meningkatkan persaingan, dan memberikan layanan keuangan yang lebih baik bagi konsumen.
Singapura telah mengambil pendekatan yang lebih terkoordinasi dan terarah di bawah bimbingan Otoritas Moneter Singapura (MAS). Mereka telah mengeluarkan panduan dan standar API (Application Programming Interface) yang komprehensif, mendorong bank untuk membuka data mereka secara bertahap kepada penyedia layanan pihak ketiga (Third-Party Providers/TPPs) yang terlisensi. Fokusnya adalah pada use case yang spesifik, seperti agregasi akun, manajemen kekayaan, dan pinjaman, untuk memastikan pertumbuhan yang terkontrol dan aman.
Sebaliknya, Hong Kong mengadopsi pendekatan yang lebih market-driven dengan “Four-Phase Approach” yang dipimpin oleh Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA). Fase-fase ini secara bertahap membuka akses ke data, mulai dari informasi produk publik hingga data pelanggan yang lebih sensitif. Meskipun ada panduan, bank dan TPP memiliki fleksibilitas lebih besar dalam bagaimana mereka mengimplementasikan API, yang bertujuan untuk mendorong inovasi yang lebih cepat namun mungkin dengan tingkat standardisasi yang bervariasi.
Perbedaan utama terletak pada tingkat intervensi regulasi dan kecepatan standardisasi. Singapura cenderung lebih top-down dengan panduan yang jelas, sementara Hong Kong lebih bottom-up dengan membiarkan pasar berinovasi. Kedua model ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pendekatan Singapura mungkin menghasilkan ekosistem yang lebih terstandardisasi dan aman, sementara Hong Kong mungkin mendorong inovasi yang lebih cepat.
Pada akhirnya, keberhasilan Open Banking di kedua pusat keuangan ini akan bergantung pada kemampuan mereka untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap pembagian data, memastikan keamanan siber yang kuat, dan menciptakan kerangka regulasi yang memungkinkan inovasi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan.
